Rabu, 18 November 2009 | 18:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo selama dua tahun kepemimpinannya dinilai tidak mempunyai komitmen kuat dalam penanganan masalah banjir di Jakarta yang terjadi setiap tahun. "Political will Gubernur tidak terlihat untuk penanganan banjir. Perlu dipertanyakan ahlinya," tegas Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Ubaidillah, saat jumpa pers di Kantor Walhi Jakarta, Rabu (18/11).
Ubaidillah menjelaskan, Fauzi Bowo atau akrab disapa Foke dengan gelar seorang ahli tata kota ditambah pengalamannya sekitar 30 tahun berada di Pemprov DKI Jakarta ternyata tidak dapat mengubah Ibu Kota menjadi lebih baik, terutama masalah banjir. "Seharusnya dengan pengalaman dia dan gelar sang ahli tata kota dapat mengelola dan menata pembangunan di Jakarta dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem kota," tegas dia.
Untuk mencegah melebarnya wilayah yang terkena banjir di Jakarta, lanjut Ubaidillah, Walhi mendesak Gubernur untuk segera menghentikan peralihan lahan terbuka hijau milik negara untuk dijadikan bangunan. Selain itu, segera dilakukan audit lingkungan yang melibatkan pemberi izin mendirikan bangunan (IMB) yang terindikasi melanggar hukum.
Desakan lain membuat strategi penanggulangan banjir jangka pendek, menengah, dan panjang, dan menyosialisasikan sistem peringatan dini banjir. Selain itu, melakukan transparansi terkait dana penanggulangan banjir yang mencapai Rp 500 miliar.
"Lebih baik dana tersebut didistribusikan langsung ke masyarakat di tingkat RT dan RW untuk memperbaiki sistem saluran air di lingkungan sendiri. Dikhususkan daerah yang terkena banjir dan berpotensi banjir," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar